Legislator Yang Belum Melaporkan Kekayaan

Masih Ada Legislator Yang Belum Melaporkan Kekayaan

Legislator Yang Belum Melaporkan Kekayaan – Tingkat kepatuhananggo ta legislatif pusat dan daerah dalam melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi masih sangat rendah. KPK mencatat, dari 19.007 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hanya 28 persen yang taat melaporkan harta kekayaan ke komisi antikorupsi. Sedangkan anggota Dewan di pusat tercatat hanya 21,42 persen.

Pelaksana tugas Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Kunto Ariyawan, mengatakan penyebab rendahnya pelaporan LHKPN anggota Dewan adalah mereka tidak memiliki atasan langsung. Maka, saat tidak melaporkan hartanya, mereka tak khawatir akan menerima sanksi. “Berbeda dengan kementerian atau lembaga lain, bisa menegakkan sanksi kalau ada yang tidak lapor LHKPN,” kata Kunto, Kamis pekan lalu.

Bahkan, di empat daerah, semua legislatornya tak menyerahkan laporan kekayaan, seperti DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Menurut catatan KPK, instansi DPR dan DPRD paling banyak menyumbang jumlah pelaku tindak pidana korupsi. Sepanjang 2004-2018, KPK mencatat ada 229 anggota Dewan di pusat dan daerah yang terjerat kasus korupsi. Jumlah tersebut bagian dari 911 orang dari pelbagai profesi yang terjerat kasus korupsi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan legislator partainya kesulitan membuat laporan harta kekayaan karena mengalami kendala pengumpulan bukti kepemilikan harta. “Kalau hartanya banyak, pasti lama mencari buktinya. Tapi, kalau hartanya sedikit, sehari juga oke,” ujar Gembong, Jumat pekan lalu. Ia mengatakan fraksinya menargetkan semua legislator PDI Perjuangan di DPRD akan tuntas membuat laporan harta kekayaan bulan depan. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman punya pendapat berbeda.

Ia mengatakan penyebab rekan-rekannya malas melaporkan harta kekayaan ke KPK adalah mereka menganggap anggota Dewan bukan penyelenggara negara sehingga tidak wajib memenuhi LHKPN. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengakui lembaganya sudah ber komunikasi dengan KPK dalam menyusun draf peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kepatuhan LHKPN bagi penyelenggara negara di daerah. Peraturan itu rencananya berisi tata cara pelaporan harta kekayaan dan pemberian sanksi.