SNP Ingin Proses PKPU Berjalan Mulus

SNP Ingin Proses PKPU Berjalan Mulus

PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) berharap proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berjalan lancar. SNP Finance mengatakan, telah menyelesaikan sebagian besar pinjaman bank yang berjumlah Rp 14 triliun.

Sekretaris SNP Finance Ongko Purbo juga membantah nilai kerugian versi Bareskrim Mabes Polri yang sebesar Rp 14 triliun. Menurut Ongko, nilai versi Bareskrim itu adalah total utang kepada 14 bank dalam kurun waktu 2013 sampai Februari 2018. Selama waktu kucuran kredit itu, perusahaan ini sudah beberapa kali membayar utang ke bank, kata Ongko kepada media.

Kini, jumlah utang yang belum dibayar tinggal sekitar Rp 2,216 triliun. Jumlah tersebut ditambah lagi dengan utang bunga Rp 9,75 miliar dan denda Rp 124 juta. Sisanya, tagihan pada 336 pemegang MTN senilai Rp 1,85 triliun.

Tak hanya berbeda dengan perhitungan Bareksrim, perhitungan versi SNP juga berbeda dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut OJK, kredit 14 bank ke SNP Finance mencapai Rp 2,4 triliun. Namun, Ongko menyatakan, perhitungannya lebih tepat, karena berdasarkan kesepakatan kreditur dan debitur.

Proses PKPU
Laporan kredit tersebut sudah masuk sebagai bahan perdamaian dalam proses PKPU. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebut, perhitungan kerugian Rp 14 triliun belum final karena perlu pemeriksaan. Polri juga telah menindaklanjuti laporan Bank Panin yang merasa dirugikan Rp 425 miliar.

Jumlah kerugian itu terhitung sejak Mei 2016 hingga September 2017. Selain Bank Panin, ada 13 bank lain. SNP Finance juga menghadapi proses PKPU. Ongko optimistis bakal mencapai perdamaian melalui jalur PKPU. Kami akan menyusun surat perdamaian dengan segera dengan bantuan konsultan keuangan.

Bareskrim juga bersedia memberikan keleluasaan terkait keputusan PKPU, agar mencapai perdamaian secara cepat, ujar dia Masa PKPU diperpanjang satu bulan hingga 28 Oktober 2018. Dengan perpanjangan tersebut, Ongko mengklaim, kreditur perbankan dan MTN sudah menerima masa perpanjangan. OJK bakal mencabut izin usaha SNP Finance apabila tak segera melunasi utang. OJK memberi waktu enam bulan sejak Mei 2018.